HUT RI 64

kini negara yg kita cintai telah merdeka.mari kita ucapkan DIRGAHAYU NEGARA KESATUAN INDONESIA hiduplah negriku jayalah bangsaku.

ibrohim punya satu luka

Jakarta - Bagaimana kondisi jenazah Ibrohim? Apakah banyak peluru bersarang di badan tersangka teroris yang diberondong ratusan peluru oleh Densus 88 itu?

"Kondisinya dengan luka satu di punggung," ujar Kabidpenum Mabes Polri Ketut Untung Yoga Ana di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (12/8/2009).

Menurut Ketut, satu luka itu pun diakibatkan rekoset (pantulan) peluru. "Diperkirakan dengan rekoset peluru," kata dia.

Polisi telah memastikan Ibrohim merupakan pria yang tewas saat penyergapan 18 jam di Temanggung, Jawa Tengah. Ibrohim tewas dengan wajah berkumis dan berjenggot.

Akhiri Sengketa Pemilu, Parpol Diminta Patuhi Putusan MA

Jakarta - Partai politik diminta mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih tahap kedua. Langkah patuh dan taat hukum itu akan mengakhiri semua perdebatan dan polemik yang ada mengenai putusan MA.

"Karena keputusan MA itu bersifat final, KPU harus melaksanakan putusan MA tesebut. Ini sangat penting untuk mengakhiri semua sengketa pemilu legislatif," kata pengamat politik People Aspiration Center (Peace) Ahmad Shahab kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7/2009).

Menurut Direktur Peace ini, MA memiliki kewenangan melakukan uji materi terhadap semua ketentuan peraturan yang posisinya di bawah UU. Karena itulah, setiap putusan MA harus dilaksanakan agar tidak terjadi pembangkangan konstitusi.

"KPU dan semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini tentu parpol peserta pemilu harus menghormati dan patuh terhadap putusan MA itu. Karena itu bentuk penegakan hukum yang sesungguhnya. Kalau tidak, khawatir putusan MA selanjutnya tidak digubris," paparnya.

Kesadaran semua pihak untuk melaksanakan putusan MA itu sangat diperlukan agar sengketa pemilu segera berakhir. Selesainya polemik soal putusan MA dan KPU juga akan menjadikan rakyat tidak trauma dengan pemilu.

"Kami menyayangkan pihak-pihak yang memprovokasi dan menganjurkan agar KPU tidak mematuhi putusan MA. Kalau sikap mereka begitu, kredibilitas negarawanannya dipertanyakan itu," paparnya.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang, DPR bersama pemerintah diingatkan untuk membuat UU yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir seperti yang terjadi sekarang ini.

"Kericuhan Pemilu 2009 terjadi karena kelicikan partai-partai yang selalu membuat celah dalam membuat UU Pemilu. DPR 2009-2014 harus merevisi UU Pemilu dengan menghapus pasal-pasal yang memberikan celah untuk dimain-mainkan," pungkasnya.

SBY Jalan Sore Sambil Coba Panser di Cikeas

VIVAnews - Karena menderita flu, selama satu hari penuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beristirahat di kediaman pribadi. Mungkin agak sedikit bosan seharian di dalam rumah, Presiden SBY pun JJS alias jalan-jalan sore sambil mencoba panser.

Presiden SBY awalnya diagendakan akan menerima pimpinan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jumat, 31 Juli 2009 pagi. Tetapi karena masih terserang flu, SBY akhirnya memilih beristirahat di kediaman pribadi, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Menjelang siang, ada beberapa staf yang menyerahkan beberapa dokumen untuk persiapan pidato kenegaraan Presiden SBY. Pidato kenegaraan Presiden SBY itu akan disampaikan dalam Rapat Raripurna Luar Biasa di DPR RI soal RAPBN 2010.

"Jadi, presiden hanya melakukan aktivitas di dalam kediaman," kata juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Puri Cikeas. Pemeriksaan dokumen persiapan pidato kenegaraan sudah dilakukan.
Sekitar pukul 17.00 WIB, tiba-tiba Presiden SBY memilih keluar dari rumah. SBY pun terlihat jalan-jalan sore keluar rumah sambil menghirup udara segar.

Di depan rumah, ada dua unit panser yang masih gres yang baru dua minggu ditugaskan menjaga kediaman presiden. Satu unit lainnya berada di depan gerbang komplek perumahan.

SBY pun terus berjalan dan masuk ke dalam satu unit panser. Mesin alat perang itupun dinyalakan. Tetapi panser tidak dijalankan, hanya memanaskan mesin saja. "Melihat langsung dan diminta untuk mencoba dinyalakan. Dicek AC-nya juga ternyata bagus," kata Andi.

surya paloh sowam ke istana wapres

Jakarta - Meski kalah di Pilpres 2009, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) masih tetap mempunyai pengaruh di partai beringin. Buktinya, para kandidat yang disebut-sebut ingin maju sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas nanti sowan ke JK.

Surya Paloh misalnya mendatangi JK di kantor wakil presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2009). Diduga kedatangan SP ini berkaitan dengan pencalonannya sebagai Ketum Golkar.

Bos Media Grup yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu datang menemui JK sekitar pukul 17.00 WIB. Paloh nampak turun dari mobilnya, Toyota Alphard warna hitam dengan nopol B 240.

Kemudian, Paloh langsung melakukan pertemuan tertutup dengan JK.

Para calon ketum Partai Golkar mulai menunjukkan persaingan. Bukan hanya Surya Paloh saja, Aburizal Bakrie, yang juga disebut-sebut sebagai kandidat ketum Golkar, melakukan road show di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia mengumpulkan para pengurus DPD-DPD Golkar se-Indonesia timur di Makassar. Sementara calon lain, Yuddy Chrisnandi, sowan ke sejumlah sesepuh Golkar di Jakarta.

Pemekaran Kabupaten Bekasi Disetujui

BEKASI, KOMPAS — Pemekaran Kabupaten Bekasi menjadi dua daerah otonom, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi Utara, mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Persetujuan Dewan atas pemekaran itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (15/7).

Terkait persetujuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Syamsul Falah mengatakan, Dewan juga membuat rekomendasi agar Bupati Bekasi Sa'duddin segera menerbitkan keputusan Bupati Bekasi mengenai pemekaran kabupaten dan membuat kelompok kerja persiapan pemekaran kabupaten. Kalangan Dewan juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengalokasikan dana dalam APBD-nya untuk membiayai pengkajian wilayah dan persiapan pemekaran kabupaten.

Sikap DPRD Kabupaten Bekasi itu disambut tepuk tangan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi dan tamu undangan yang menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang, kemarin.

Ditemui di sela-sela rapat paripurna, Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana menyatakan, pihaknya akan segera menanggapi keputusan DPRD itu. "Pemekaran ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," ujar Darip.

Kajian dari laporan Panitia Khusus 50 yang membahas rencana pemekaran kabupaten dan rancangan peraturan daerah mengenai pemanfaatan tata ruang dan retribusi izin pemanfaatan tata ruang disebutkan, mayoritas warga dan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menjadi responden menyatakan siap dan mendukung apabila Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi dua daerah otonom.

Kabupaten Bekasi sudah pernah dimekarkan sekitar 13 tahun lalu, yakni dengan terbentuknya Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi sekarang memiliki 23 kecamatan, sementara Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan.

Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dan tim, diberikan alternatif pembagian kecamatan. Dewan merekomendasikan pembagian wilayah mendatang adalah 10 kecamatan di bagian selatan Bekasi masuk Kabupaten Bekasi, sementara 13 kecamatan di bagian utara Bekasi masuk Kabupaten Bekasi Utara.

Wilayah selatan Bekasi antara lain Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Setu, Serangbaru, Cibarusah, Bojongmangu, dan Kedungwaringin. Adapun wilayah utara Bekasi antara lain Cibitung, Tambun, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukatani, dan Muaragembong. Pansus 50 DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan, ibu kota Kabupaten Bekasi Utara ditempatkan di Kecamatan Tambelang atau Kecamatan Sukatani.

Pendukung Persipura Minta SBY Bubarkan PSSI

VIVAnews - Ratusan Persipura mania menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Papua Jalan Samratulangi Jayapura, Jumat, 31 Juli 2009. Mereka mendesak Presiden RI membubarkan kepengurusan PSSI saat ini.

PSSI dinilai telah menghukum Presipura Jayapura secara sepihak dan tidak berperikemanusiaan, terkait aksi boikot yang dilakukan Persipura pada final Copa Indonesia, 28 Juni lalu di Palembang.

Massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan antara lain, 'PSSI tidak ingin persipura menjadi tim terbaik di Indonesia sehingga memberikan hukuman yang tidak obyektif', 'Presiden segera bubarkan PSSI', 'Keputusan PSSI tidak berperikemanusiaan', 'PSSI bertujuan membunuh tim Persipura', 'PSSI Badan Togel Nasional'.

Aksi itu sempat memacetkan ruas jalan di sepanjang Kota Jayapura. Setelah sekitar satu jam membentangkan spanduk dan poster di pinggir jalan, massa kemudian masuk ke halaman kantor DPRD Papua. Di sana massa secara bergantian melakukan orasi.